Banyak TKA ke Sultra Diduga Gunakan Visa Wisata, Kemnaker Harus Bertindak

05-05-2025 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Safei dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (05/05/2025). Foto : Geral/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Safei mengungkapkan keprihatinannya terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di daerah pemilihannya, Sulawesi Tenggara. Menurutnya, keberadaan TKA tersebut dinilai semakin banyak dan menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kerja lokal. 

 

“Terkait dengan keberadaan Tenaga Kerja Asing di dapil saya sana cukup marak Tenaga Kerja Asing ini, dan kemarin ketika perayaan May Day (Hari Buruh) itu luar biasa ini aksi oleh teman-teman pekerja. Kemarin luar biasa di sana lakukan protes,” ungkap Ahmad Safei dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (05/05/2025).

 

Ia menyoroti dugaan bahwa para TKA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa wisata, bukan visa kerja yang sah. 

 

“Ini saya ingin kepastian ini apa benar ini bahwa mereka datang dengan menggunakan visa wisata bukan visa kerja? Kalau ini benar saya ingin mengkonfirmasi ulang bahwa apa ini dibenarkan oleh regulasi yang ada? Kalau tidak dibenarkan saya berharap bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tentu oleh Kementerian Ketenagakerjaan,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Ia menambahkan bahwa keberadaan TKA ini menimbulkan konflik dengan tenaga kerja lokal. Hal itu karena jenis pekerjaan yang mereka lakukan sebenarnya tidak membutuhkan keahlian khusus dan dapat dikerjakan oleh tenaga kerja dalam negeri.

 

“Karena ini masalah yang terjadi konfliknya itu antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal. Karena kita melihat pekerjaan yang mereka lakukan di sana itu, saya kira tidak spesifik amat. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal tapi kemudian diberikan kepada mereka,” jelasnya.

 

Ia pun mengajak pihak Kementerian Tenaga Kerja untuk meninjau langsung kondisi di lapangan, khususnya di lokasi-lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Tenggara.

 

“Pak Wamen atau Pak Menteri bisa berkunjung ke sana, kita sama-sama melihat Pak. Di sana saya kira cukup banyak, karena kami di Sulawesi Tenggara kurang lebih 10 PSN (Proyek Strategis Nasional), di sana cukup banyak Pak dan ini saya kira perlu perhatian khusus,” ujarnya.

 

Di sisi lain terkait dengan kehadiran Proyek Strategi Nasional (PSN) yang ada di Sulawesi Tenggara, Ahmad Safei juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing, khususnya melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di wilayah tersebut.

 

“Pada kesempatan ini mumpung tadi juga rasa tadi sudah dibahas mengenai kalau bisa juga mungkin diarahkan ke sana untuk membina BLK-BLK kita di sana, baik itu BLK binaan kementerian maupun daerah yang ada di kabupaten. Agar supaya bisa memberikan peningkatan sumber daya manusia terhadap tenaga lokal kita ini agar bisa diterima,” pungkasnya. (gal/rdn)

BERITA TERKAIT
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...
Komisi IX Pastikan Dukungan Anggaran Pusat untuk Tekan Stunting di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA,Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan komitmen DPR untuk memastikan program dan anggaran dari pemerintah...